Polresta Bandara Soetta Gagalkan 25 CPMI yang Akan Bekerja Keluar Negeri secara Non Prosedural

TANGERANG - Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan keberangkatan 25 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri secara non-prosedural.

Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Ronald FC Sipayung menjelaskan, pada kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut pihaknya berhasil menangkap tujuh tersangka.

Baca juga: Humas Polda Kalteng Buka Layanan Sosialisasi dan Edukasi Bijak Bermedsos

"Tujuh tersangka masing-masing wanita inisial R (64), DSK (54), IA (36). Kemudian, pria berinisial K (33), AT (34), AD (24) dan LS (43), " kata Ronald dalam konferensi pers di Mapolresta Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (16/1).

Menurut Ronald, dalam aksinya para tersangka menjanjikan kepada para CPMI bekerja di luar negeri sebagai karyawan pabrik dan asisten rumah tangga dengan gaji mencapai Rp 6 juta hingga Rp 20 juta.

Baca juga: Rumkit Bhayangkara Palangka Raya Bagikan Sembako Ke Warga Kurang Mampu

Alumnus Akpol tahun 2002 tersebut menjelaskan, tersangka R yang berperan sebagai perekrut CPMI non-prosedural mendapatkan keuntungan Rp 6 juta per-orang. 

"Sedangkan enam tersangka lainnya yang berperan membantu keberangkatan para CPMI non-prosedural mendapatkan keuntungan Rp 8 juta per-orang, " terang Ronald.

Baca juga: Penuhi Panggilan Komnas HAM, Karo Paminal, Dirtipidsiber dan Kadiv TIK Polri Dimintai Keterangan

Lebih lanjut, dengan adanya kejadian tersebut Kapolresta Bandara Soetta menyampaikan imbauan kamtibmas dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.

Kapolda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri. Hal itu salah satu cara agar tak menjadi korban TPPO. 

Baca juga: Kapolda Kalteng Bagikan Bansos Ke Masyarakat Gumas Saat Ekspedisi Merah Putih

"Bila masyarakat melihat atau mengalami TPPO diharapkan segera melapor ke kepolisian terdekat untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, " tandas Ronald.

Kasat Reskrim Kompol Yandri Mono menambahkan, keberangkatan 25 CPMI non-prosedural berhasil digagalkan dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan awal Januari 2025.

Baca juga: Kapolri Hadiri Khotmil Qur'an dari Polri untuk Negeri di Ponpes Lirboyo Kediri

"25 CPMI non-prosedural tersebut berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur serta Sumatera Utara, " terang pria yang akrab disapa Yandri tersebut.

Menurut alumnus Akpol tahun 2010 tersebut, pengungkapan kasus TPPO itu merupakan hasil kolaborasi pihaknya bersama BP3MI Banten dan Imigrasi Bandara Soetta.

"Tujuan akhir penempatan para CPMI non-prosedural ini di antaranya, Uni Emirate Arab, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Oman, " beber Yandri didampingi perwakilan BP2MI, Kemenaker dan Imigrasi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 83 Jo Pasal 68 dan atau Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dan atau Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar.

Baca juga: Pastikan Pelayanan Berjalan Baik, Wakapolda Kalteng Cek Ruang Pelayanan Polres Kapuas

"Serta Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, " tandas Yandri.

Sementara itu, Kepala BP3MI Banten Kombes Pol Budi Noviyanto mengapresiasi Polresta Bandara Soetta atas sinergitas yang baik dalam pengungkapan kasus TPPO tersebut.

Masih di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Bagus Kuncoro berharap sinergitas pihaknya bersama BP2MI dan Polri dapat terus ditingkatkan untuk mencegah keberangkatan CPMI non-prosedural. 

(Spyn)